LAMONGAN - Akibat kecerobohannya menandatangani ratusan ijazah siswa SMPN karena kaseknya lengser, Kadindik Lamongan Mustofa Nur terus menunai protes. Kali ini Gerakan Penyelamatan Pendidikan Lamongan (GP2L) mengelar aksi unjukrasa menuntut kadindik yang hingga dua kali dua tahunan menjabat kepala dinas pendidikan itu mundur atau diundurkan dari jabatannya. Sebelumnya, reaksi juga datang dari anggota dewan Lamongan. Komisi D DPRD kota Soto itu beberapakali memanggil Mustofa Nur guna dimintai penjelasannya terkait penandatangan ijazah tersebut.
Meski demikian, sejumlah elemen masyarakat tampaknya tak sabar menunggu hasil penyelesaian kasus tersebut sehingga harus melakukan aksi demo. Kegiatan unjukrasa yang menuntut kadindik Lamongan mundur tersebut sebelumnya bertempat di depan gedung wakil rakyat, yang kebetulan pada Rabo, 28 kemarin ada sidang paripurna DPRD setempat. Mereka meneriakkan yel-yel, “Turunkan Pak Tua!”. Kadindik Mustofa Nur Harus Dicopot!.”
Setelah berorasi di gedung wakil rakyat, sedikitnya lima puluh orang yang tergabung dalam gerakan demo tersebut kemudian beralih ke depan kantor bupati Lamongan. Disini, pendemo terus kian semangat berorasi seraya meneriakkan yel-yel menuntut Bupati Lamongan, Fadeli agar secepatnya mencopot Mustofa Nur demi menyelamatkan pendidikan di Lamongan.
“Hanya satu kata yang layak untuk kepala dinas pendidikan Lamongan Mustofa Nur yaitu “TURUN”, betapa tidak ribuan nasib dan masa depan putra putri Lamongan dipertaruhkan karena ulah dan kecerobohannya. Ribuan ijazah terancam keabsahannya gara gara tumpang tindih hak dan otoriterisme Kepala dinas Pendidikan Lamongan yang satu ini,” teriak mereka dalam orasinya.
Menurut aktivis GP2L,di usianya yang sebenarnya sudah tak pantas lagi menjabat sebagai kepala dinas dia tetap dipertahankan oleh bupati bahkan sampai dua kali perpanjangan. Meskipun berbagai fihak mendesak namun seakan tiada guna. Akibatnya kepala dinas yang akrab di sebut Pak Tua ini makin hari makin menunjukkan sikap arogansinya. Banyak kepala sekolah yang mengeluh akibat ulah si tua, namun karena takut di pecat atau dimutasi mereka sering terdiam.
“Dengan adanya kasus ijasah ini semakin menunjukkan bahwasanya kepala dinas pendidikan Lamongan Mustofa Nur sudah harus lengser dari jabatannya atau akan di paksa lengser,” tandas aktivis GP2L itu.
Yang membuat pengunjukrasa heran seperti yang disuarakan dalam press rilisnya, , entah atas dasar apa kemudian dia menandatangani ribuah ijazah yang bukan haknya. Sudah jelas dalam ketentuan blanko ijazah satuan pendidikan dasar, dan menengah tahun 2010-2011 nomor 3, yang diterbitkan kementerian pendidikan tahun 2010, bahwa ijazah haruslah ditanda tangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Apalagi tanda tangan yang dibubuhkan Mustofa Nur pada ijazah delapan SMP Negeri bukanlah atas nama kepala dinas. Melainkan dia langsung bertindak sebagai kepala sekolah, bukan juga Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah. Bahkan, ia juga menyantumkan NIP 130 424 421, yang merupakan NIP milik Mustofa Nur sejak pertama kali menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Selain itu, para aktifis GP2L juga yakin kalau masalah ini adalah sejarah baru di dunia pendidikan Indonesia.
Bahkan tak hanya itu, akibat kebijakan dan proses mutasi yang semrawut tujuh SMPN negeri yang ditanda tangani oleh kepala sekolah lama, meskipun kepala sekolah yang baru telah dilantik dan aktif.
“Mau dijadikan apa pendidikan Lamongan jika kepala dinasnya seperti ini sudah pikun dan tidak mampu untuk bekerja lagi. Menunggu berapa banyak korban lagi untuk di jadikan tumbal kepikunan dan kearogansian kepala dinas Lamongan. Saatnya bupati bertindak tegas dan berani untuk memperbaiki pendidikan Lamongan dengan mengganti Mustofa Nur,” papar pengunjukrasa dalam penjelasannya yang disampaikan ke redaksi.(Mas)
Posting Komentar