LAMONGAN – Unjuk rasa dari puluhan mahasiswa di Lamongan nyaris diwarnai kericuhan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Penyebabnya, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Unisda Lamongan itu memaksa masuk ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga, di Jalan Mastrip, Lamongan.
Untungnya, beberapa petugas kepolisian yang menghalau kerumunan massa tidak ikut terpancing emosinya. Sehingga, adu fisik antara kedua kubu terhindarkan. Selain itu, Kasat Lantas Polres Lamongan AKP Paulus Sujatmiko juga turun langsung untuk menenangkan massa.
“Adik-adik ini kan demo untuk perbaikan jalan di Lamongan, dan tujuannya adalah Dinas PU Bina Marga. Mengapa harus beradu fisik dengan polisi, kami bukan musuh kalian,” ujar Paulus sembari terus berusaha menenangkan massa, Rabu (8/2).
Aksi saling dorong itu tidak berlangsung lama. Massa kembali tenang setelah DPU Bina Marga mempersilahkan delapan perwakilan mahasiswa itu untuk bertemu dan berdialog bersama Kepala DPU Bina Marga Lamongan, Supandi.
Saat delapan perwakilan melakukan dialog di lantai dua gedung DPU Bina Marga, beberapa mahasiswa lainnya menggelar aksi teaterikal. Yakni, menggambarkan seorang warga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas lantaran buruknya kondisi jalan di Lamongan.
“Sudah banyak jatuh korban akibat buruknya kondisi jalan di Lamongan. Sampai kapan Bupati Lamongan membiarkan kondisi ini. Apakah harus menunggu korban yang lebih banyak?” tandas Agus, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut.
Dalam aksinya tersebut, massa mengajukan enam tuntutan. Yakni, tingkatkan kualitas pembangunan jalan di Lamongan. Juga, alokasi dana APBD tepat sasaran, blacklist rekanan nakal, tingkatkan pengawasan serta tertibkan kendaraan yang melebihi tonase. Tuntutan yang terakhir adalah Bupati Lamongan diminta tegas menyikapi persoalan jalan di Kota Soto ini.
Menanggapai tuntutan itu, Kepala DPU Bina Marga, Ir. Supandi menyatakan jika tahun ini APBD Lamongan memang difokuskan untuk perbaikan infrastruktur, terutama jalan poros. “Sesuai perencanaan yang kami lakukan, di tahun 2012 ini ada peningkatan jalan poros lebih dari 50 titik di seluruh Lamongan,” terangnya.
Hanya, Supandi tak bisa merinci titik-titik mana saja yang dimaksud. Dia hanya menyebut, jalan poros Lamongan-Sugio, Deket-Glagah-Karangbinangun bakal tuntas tahun ini. Juga, jalan poros Sukodadi-Karanggeneng-Paciran.
Terkait tuntutan untuk mem-blacklist rekanan nakal. Supandi tak bias memberikan jawaban pasti. Ia hanya menyatakan jika proses pembangunan di Lamongan telah melalui mekanisme sesuai regulasi dan aturan yang ada. Yakni, termasuk melibatkan konsultan perencana dan pengawasan.
“Selain itu, hasil pembangunan itu selalu diaudit BPK (Badan pemeriksa Keuangan) secara berkala,” katanya. “Jika memang ada penyimpangan, tentu BPK memiliki catatan tersendiri,” kilahnya.
Usai berdialog dengan kepala DPU BIna Marga, massa kemudian bergerak ke kantor Sekretariat Daerah (Setda) Lamongan. Di kantor bupati tersebut, mereka kembali menyerukan tuntutan yang sebelumnya disampaikan di kantor DPU BIna Marga. md5
Posting Komentar