LAMONGAN - Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan GMNI Jumat (28/10) menggelar aksi turun jalan, memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hanya saja aksi dengan tujuan sama ke kantor bupati dan DPRD tersebut tidak dilakukan secara bersamaan.
Aktifis PMII Komisariat Unisda yang dimotori oleh Adi Risadi memilih berunjuk rasa dengan mendatangi kantor dewan, setelah itu bergeser di kantor bupati. Sebaliknya mahasiswa yang tergabung GMNI mengelar aksinya diawali long march dari Alun-alun menuju kantor bupati, dan berakhir di depan kantor DPRD setempat.
Adi dalam orasinya menuntut pemkab Lamongan, segera menertibkan hiburan malam yang terus menjamur, apalagi hampir semua hiburan malam menyediakan miras yang jutsru bisa merusak generasi muda. "Sangat tragis moralitas pemuda dihancurkan dengan kehadiran hiburan malam, dan anehnya para wakil rakyat terdiam dan membisu melihat persoalan itu,"ujarnya.Selain itu mahasiswa juga menuntut agar kontraktor yang nakal dalam mengerjakan proyek pemkab untuk diseret ke meja hijau, dan meminta setiap kali pemkab dalam mengambil kebijakan untuk melibatkan pemuda.
Mendengar itu, ketua DPRD Makin Abbas yang menerima para pengunjuk rasa meminta anggota dewan untuk menghapus pasal-pasal yang berbahu kemaksiatan. "Kalau ternyata pasal-pasal yang ada pada raperda Pariwisata masih ada yang berbahu maksiat saya tidak akan tanda tangani,"katanya.
Sementara itu pihak GMNI dalam aksinya lebih mengkritisi beberapa persoalan nasional mulai dari hukum dan kekuasaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, demokrasi dan politik, agama dan kepercayaan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
"Persoalan nasional dari beberapa aspek tersebut, butuh keseriusan pemerintah untuk menyelesaikanya, karena itu pemuda ada dibarisan terdepan untuk mengingatkannya,"kata Agus Saifudin ketua GMNI Lamongan dalam orasinya.
Namun ada yang terlihat lucu dalam aksi yang digelar di depan kantor bupati Lamongan oleh mahasiswa GMNI. Entah itu disengaja atau tidak, atau hanya copy paste yang jelas, selebaran komitmen yang sodorkan ke pemkab Lamongan di bawahnya tertulis mantan bupati H Masfuk, bukan bupati Fadeli.
Tentu saja perwakilan bupati enggan untuk menyodorkan surat pernyataan dan komitmen itu, karena nama yang tertera dalam komitmen itu salah dalam tulisanya.jr
Posting Komentar